 |
| Angkot di Lampung (ilustrasi/ist) |
BANDAR LAMPUNG - Puluhan orang sopir angkutan kota (angkot) mendatangi Lapangan Saburai, Kamis (18/2/2016) siang. Para sopir angkot tersebut melaporkan masalah perubahan trayek angkot ke Kapolda Lampung Brigadir Jenderal Ike Edwin,. yang kini membuka posko di lapangan tersebut.
Ketua Umum Pengurus Angkot Bandar Lampung, Daud Rusdi mengatakan, mereka ingin mengadukan masalah perubahan trayek angkot, akibat pembangunan di depan Gedung Juang.
Perubahan trayek terjadi pada angkot jurusan Rajabasa-Tanjungkarang dan Way Kandis-Tanjungkarang. Kedua angkot tersebut kini tak boleh lagi melalui Pasar Tengah.
Ketua Umum Sopir Angkot Bandar Lampung, Daud Rusdi meminta Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin mencarikan solusi atas permasalahan perubahan trayek angkot jurusan Rajabasa-Tanjungkarang dan Way Kandis-Tanjungkarang.
Dengan adanya perubahan trayek tersebut, menurut Rusdi, nasib para sopir angkot terombang-ambing.
Rusdi mengatakan, selama ini penghasilan para sopir angkot pas-pasan. Dengan perubahan trayek, ujar Rusdi, nasib para sopir angkot akan semakin tersiksa.
"Ini sama saja membuat kami mati perlahan-lahan. Daripada kami mati perlahan, lebih baik Pak Kapolda kumpulkan Brimob di lapangan ini (Saburai), lalu tembak kami semua. Ini lebih baik daripada kami hidup tersiksa," kata Rusdi di hadapan Ike Edwin di Lapangan Saburai, Kamis.
Sementara, Kapolda Lampung Brigadir Jenderal Ike Edwin meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan segala aspek, saat membuat kebijakan. Menurut Ike, kebijakan yang dibuat harus mencerminkan keadilan ke semua pihak.
Pernyataan Ike tersebut menanggapi keluhan para sopir angkot di Bandar Lampung, yang menolak perubahan trayek. Ike mengutarakan, pembuatan kebijakan harus diawali dengan analisis dan evaluasi.
"Harus dilihat dari semua aspek. Ajak bicara stakeholder terkait," kata dia, di Lapangan Saburai.
Seperti kebijakan pemindahan trayek angkot, Ike meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengajak bicara semua pihak, termasuk para sopir angkot, seperti dilansir Tribunlampung.
Ike mengutarakan, jangan sampai kebijakan yang dibuat menimbulkan gangguan keamanan dan ketetertiban masyarakat.
"Kalau kebijakan ini mengganggu kehidupan sopir angkot, lebih baik jangan (dilanjutkan). Jangan sampai, alat negara membuat susah warganya," ujar Ike. (*)
