TULANGBAWANG - Beberapa konsumen yang sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Lampung, mengkritisi kebijakan pemerintah setempat. Mereka menilai pemerintah Lampung tidak tepat sasaran dalam memberikan bahan bakar minyak bagi yang berhak.
Salah satunya diungkapkan seorang konsumen yang tengah mengantre di tengah padatnya antrean tersebut. "Ternyata besar dan kecil sangat nyata perbedaannya dalam kehidupan kita," ujarnya pada Jumat (14/6/2013).
Hal yang sama juga diutarakan Pandrison (40) warga Desa Sidang Muara Jaya, katanya, "Saya hampir satu jam menunggu dalam baris antrian, tapi petugas SPBU malah mendahulukan tengkulak-tengkulak besar ketimbang konsumen kecil yang sangat membutuhkan bahan bakar," ungkap Pandri dengan nada kesal.
"Lihatlah, tengkulak itu berkemas-kemas merapikan jeriken penuh minyak yang tertata rapi di atas mobilnya," imbuh Pandri sambil menunjukkan jarinya ke arah mobil pick up berwarna putih.
Terkait akan hal ini, seharusnya pemerintah harus melakukan razia, bahkan perlu diaudit lagi daftar orang-orang penerima bahan bakar minyak. Karena, kebijakan yang berjalan selama ini, telah dimanfaatkan para tengkulak liar.
Akibat pemberian bahan bakar yang tidak tepat sasaran ini, rakyat kecil terkena imbasnya dengan terpaksa membeli bensin dan solar dengan harga tinggi.
"Di kios-kios kecil sepanjang jalan, harga bensin mencapai Rp 8 ribu perliter. Bahkan, harga solar pun semakin gila," tutur Pandri.
"Di tempat saya tinggal pak, lanjutnya," nelayan-nelayan pernah pembeli solar seharga Rp 10 ribu perliter. Subsidi bahan bakar minyak untuk nelayan sepertinya dimanfaatkan oleh oknum yang hanya mengeruk keuntungan pribadi," jelas Pandri.
Hal senada juga disampaikan oleh Indra Darmawan aktivis dari Lsm Gatani Mesuji. Katanya, "Harapan saya khususnya, dan masyarakat umumnya, tolong surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak di SPBU di audit dan diputihkan kembali. Bila perlu lakukan pendataan langsung ke masyarakat, bukan hanya menerima laporan atau rekomendasi dari kepala desa atau yang terkait lainnya. Harus ada team survey dari pihak pemerintah yang turun langsung ke masyarakat, agar subsidi untuk rakyat tepat sasaran," pungkasnya.
