 |
| SAMBANGI PRESIDEN: Bupati Tulangbawang Abdurachman Sarbini alias Mance (tengah berbaju biru) saat memberikan keterangan pers terkait aksi warga yang menuntut ukur ulang hak guna usaha (HGU) PT. Sugar Group Companies (SGC) beberap waktu lalu. FOTO : RADAR |
TULANGBAWANG - Masyarakat hukum adat di Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung, membawa tuntutan mereka atas sengketa hutan adat dan tanah ulayat warga dengan PT Sugar Group Companies and Co (SGC), kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta, Jumat (17/02). Tuntutan itu disampaikan ke presiden karena pejabat teras di Lampung dinilai tak mampu menyelesaikan masalah ini.
Empat tokoh atas nama masyarakat adat didampingi Bupati Tulangbawang Abdurachman Sarbini menyatakan, masyarakat hukum adat meminta Presiden untuk menyelesaikan sengketa tanah adat antara mereka dan PT SGC, produsen gula nasional yang beroperasi di Tulangbawang.
Tokoh yang menandatangani surat tuntutan kepada PT SGC adalah A Syukri Isa, Sutan Rajou Kuasou HM Tayib, Sutan Petakou Ratu M Husin, Sutan Pukuk Ratu dan Haji Asmaja Sutan Pusaka.
“Menurut catatan kami, ada 30.000-an hektare hutan adat yang belum dikompensasi oleh perusahaan kepada masyarakat adat kami,” ujar Mance, sapaan akrab Abdurachman Sarbini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/02).
Menurut Abdurachman, nilai dari hutan adat itu sekitar Rp100,88 miliar, jika nilai satu hektare tanah adat dipatok Rp3 juta. Hutan adat seluas 30.000-an hektare itu sampai saat ini belum dikompensasi oleh perusahaan SGC, sehingga meresahkan penduduk setempat.
“Saya tidak ingin daerah kami bergejolak terus, karena masyarakat adat berdemo menuntut hak-hak mereka kepada perusahaan. Bapak Presiden lewat Menteri Dalam Negeri harus turun tangan ke daerah kami selesaikan sengketa,” kata Abdurachman.
Sementara, Manajer Administrasi PT SGC Heru Sapto Handoko mengatakan, surat Hak Guna Usaha (HGU) perusahaannya adalah produk hukum yang dilindungi undang-undang. “Kami juga sudah bayar ganti rugi lahan kepada penduduk.” (bln)
