WAY KANAN – Fraksi Partai Hanura DPRD Waykanan tetap bersikap oposisi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Waykanan. Sebab, DPC Hanura Waykanan beranggapan APBD 2012 belum pro pada kepentingan rakyat.
’’Dari kajian DPC Hanura Waykanan, APBD 2012 belum berorientasi untuk kemakmuran rakyat. Contohnya kendati Pemkab Waykanan menggalakkan Waykanan bumi petani, kenyataannya banyak sawah yang telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan karena kekurangan air dari irigasi. Hal tersebut disebabkan minimnya anggaran untuk perbaikan dan renovasi irigasi,’’ ujar Sekretaris DPC Hanura Waykanan Deni Ribowo, S.E. kemarin (22/2).
Deni berharap pemkab memprioritaskan alokasi anggaran untuk pertanian. Sebab 90 persen masyarakat Waykanan adalah petani. ’’Tapi apakah pemkab menganggarkan untuk perbaikan irigasi? Padahal akibat kekurangan air, kini banyak sawah di Kecamatan Banjit, Baradatu, dan Bahuga yang hanya bisa panen sekali dalam setahun sebab kurangnya air,’’ papar dia.
Dia menambahkan, bila volume air irigasi di Waykanan mencukupi, maka petani dapat menikmati dua kali setahun. ’’Faktanya, anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air sangat minim sehingga tidak dapat mengatasi persoalan pengairan,’’ jelas dia.
Ditambahkan, Hanura telah mendapatkan instruksi tegas dari pusat agar tidak mendukung kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. ’’Demikian pula sebaliknya, apa pun bentuknya, keputusan pemerintah yang bertujuan menyejahterakan rakyat kecil akan kami dukung,’’ tegas ketua Gema Hanura Lampung ini.
Hanura juga menginginkan Pemkab Waykanan mengkaji program yang digulirkan dengan menyosialisasikannya terlebih dahulu ke masyarakat. ’’Bagaimana mungkin kabupaten yang diklaim sebagai bumi petani ternyata dana untuk mendukung program tersebut tidak ada. Kalau begini terus, saya yakin dalam 2–3 tahun ke depan semua sawah di Waykanan beralih fungsi jadi perkebunan karet atau sawit dan mengalami kekurangan beras,’’ tutur dia.
Sayangnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air Waykanan Drs. Juanda, M.M. tidak dapat dikonfirmasi karena ponselnya tidak aktif. (rdr)
’’Dari kajian DPC Hanura Waykanan, APBD 2012 belum berorientasi untuk kemakmuran rakyat. Contohnya kendati Pemkab Waykanan menggalakkan Waykanan bumi petani, kenyataannya banyak sawah yang telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan karena kekurangan air dari irigasi. Hal tersebut disebabkan minimnya anggaran untuk perbaikan dan renovasi irigasi,’’ ujar Sekretaris DPC Hanura Waykanan Deni Ribowo, S.E. kemarin (22/2).
Deni berharap pemkab memprioritaskan alokasi anggaran untuk pertanian. Sebab 90 persen masyarakat Waykanan adalah petani. ’’Tapi apakah pemkab menganggarkan untuk perbaikan irigasi? Padahal akibat kekurangan air, kini banyak sawah di Kecamatan Banjit, Baradatu, dan Bahuga yang hanya bisa panen sekali dalam setahun sebab kurangnya air,’’ papar dia.
Dia menambahkan, bila volume air irigasi di Waykanan mencukupi, maka petani dapat menikmati dua kali setahun. ’’Faktanya, anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air sangat minim sehingga tidak dapat mengatasi persoalan pengairan,’’ jelas dia.
Ditambahkan, Hanura telah mendapatkan instruksi tegas dari pusat agar tidak mendukung kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. ’’Demikian pula sebaliknya, apa pun bentuknya, keputusan pemerintah yang bertujuan menyejahterakan rakyat kecil akan kami dukung,’’ tegas ketua Gema Hanura Lampung ini.
Hanura juga menginginkan Pemkab Waykanan mengkaji program yang digulirkan dengan menyosialisasikannya terlebih dahulu ke masyarakat. ’’Bagaimana mungkin kabupaten yang diklaim sebagai bumi petani ternyata dana untuk mendukung program tersebut tidak ada. Kalau begini terus, saya yakin dalam 2–3 tahun ke depan semua sawah di Waykanan beralih fungsi jadi perkebunan karet atau sawit dan mengalami kekurangan beras,’’ tutur dia.
Sayangnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air Waykanan Drs. Juanda, M.M. tidak dapat dikonfirmasi karena ponselnya tidak aktif. (rdr)
